fbpx
asset-1

Pahami Apa Itu KYC dan Cara Kerjanya dalam Industri Keuangan

apa itu KYC

Istilah Know Your Customer atau KYC barangkali sudah familier bagi Anda yang bekerja di bidang keuangan. Bagaimana tidak, KYC adalah proses yang wajib dilakukan dalam registrasi nasabah baru. Implementasi KYC juga memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia sehingga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam industri keuangan. Namun, sudahkah Anda memahami apa itu KYC dan cara kerjanya?

Simak artikel ini sampai selesai untuk mengenal seluk-beluk KYC.

Mengenal Apa Itu KYC

KYC atau Know Your Customer atau yang sering juga dikenal sebagai Know Your Client adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-bank untuk mengidentifikasi dan memantau kegiatan transaksi nasabah.

Identifikasi dan verifikasi nasabah merupakan kewajiban agar setiap informasi yang diberikan oleh nasabah sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun dasar hukum KYC terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.0101/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. Istilah KYC dalam regulasi ini dikenal sebagai ‘Mengenal Nasabah’.

Dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.

KYC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. Di Indonesia, KYC mulai diterapkan pada tahun 2001, tetapi hanya diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank.

Saat ini, KYC mulai diterapkan secara luas oleh lembaga keuangan non-bank, termasuk perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech).

Baca juga: 2 Contoh KYC dalam Industri Perbankan dan Keuangan

Dasar Hukum Penerapan Prinsip KYC

Penerapan prinsip KYC bersifat wajib karena sudah diatur dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Prinsip kehati-hatian inilah yang membuat lembaga keuangan perbankan Indonesia mulai menerapkan KYC.

Selain UU Perbankan, ada juga dasar hukum lainnya yang menjadi standar pelaksanaan KYC. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KYC melalui Pusat dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diterapkan untuk meminimalkan tindakan pencucian uang yang sering dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan maupun non-bank.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu) juga mengatur bahwa lembaga keuangan non-bank wajib menerapkan prinsip KYC yang dikenal dengan prinsip ‘Mengenal Nasabah’.

Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. Lembaga keuangan non-bank yang dimaksud bisa berupa perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

Penerapan KYC juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Sama seperti Peraturan Menteri Keuangan, OJK juga menghimbau segala bentuk lembaga di sektor jasa keuangan untuk menerapkan prinsip KYC. OJK juga memperkenalkan prinsip Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam melakukan KYC kepada nasabah.

Bank Indonesia juga turun tangan mengatur proses KYC di lembaga perbankan, bahkan sejak diperkenalkannya KYC pertama kali di Indonesia pada tahun 2001. Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan peraturan mengenai prinsip ini. 

Regulasi pertama yang dikeluarkan adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Sedangkan peraturan terbaru tentang KYC dari Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Intinya, proses KYC tidak hanya menjadi perhatian pemerintah saja. Regulator lembaga keuangan perbankan, non-bank, maupun lembaga lainnya yang bergerak di sektor jasa keuangan turut mengawasi proses KYC dengan mengeluarkan peraturannya tersendiri.

Baca juga: 6 Cara Mencegah Fraud di Perusahaan

Cara Kerja KYC dalam Teknologi Keuangan

KYC adalah proses identifikasi dan verifikasi calon nasabah. Proses KYC dimulai dengan permintaan data lengkap calon nasabah oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Data ini diberikan dalam sejumlah dokumen sebagai persyaratan untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan tersebut.

Kemudian data yang diberikan dari calon nasabah perorangan tentu berbeda dengan calon nasabah dalam bentuk instansi seperti perusahaan atau organisasi.

1. Nasabah Perorangan

Untuk calon nasabah perorangan wajib melampirkan data berikut ini:

  • Nama calon nasabah
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP
  • Nomor dokumen identitas seperti KTP atau kartu keluarga. Untuk nasabah WNA bisa menggunakan paspor.
  • Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain.
  • Tempat dan tanggal lahir
  • Kewarganegaraan
  • Pekerjaan
  • Jenis Kelamin
  • Status Perkawinan
  • Sumber dan tujuan penggunaan dana.

2. Nasabah Perusahaan

Sedangkan untuk calon nasabah perusahaan, data yang diminta mencakup:

  • Nama perusahaan
  • Nomor izin usaha dari instansi berwenang
  • Bidang usaha
  • Alamat kedudukan perusahaan
  • Tempat dan tanggal pendirian perusahaan
  • Bentuk badan hukum perusahaan
  • Identitas Beneficial Owner (pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan di bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi), apabila calon nasabah memiliki Beneficial Owner.
  • Sumber dana
  • Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah perusahaan dengan bank

Baca juga: Memahami Apa Itu Risiko Kredit dalam Bisnis Properti

Bentuk Proses Verifikasi Identitas Nasabah

Dalam proses KYC, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). Berikut penjelasan singkatnya.

1. Customer Due Diligence (CDD)

CDD adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah atau nasabah yang sudah ada. 

2. Enhanced Due Diligence (EDD)

EDD melibatkan proses yang lebih mendalam, terutama untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi seperti politically exposed person (orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Prosedur KYC dengan CDD dan EDD di atas lebih lanjut dibahas dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/12/PBI/2021. Tentunya lembaga keuangan perlu meningkatkan proses KYC agar bisa mengidentifikasi risiko dan lebih cepat tanggap dalam mengambil tindakan pencegahan terhadap aktivitas ilegal dalam transaksi keuangan.

Baca juga: Apa Itu Credit Score dalam Bisnis Pembiayaan?

Manfaat KYC bagi Industri Keuangan dan Perbankan

Proses KYC tentunya membawa manfaat yang signifikan di bidang keuangan dan perbankan. Berikut manfaat yang bisa diperoleh melalui kegiatan KYC:

  • Lembaga keuangan bisa mengenal dan memahami nasabahnya.
  • Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK memiliki kemudahan dalam mengawasi segala kegiatan transaksi keuangan sesuai ranahnya masing-masing.
  • Kasus korupsi dan pencucian uang yang sering dilakukan melalui lembaga keuangan bisa dikurangi.
  • Bila terjadi tindak pencucian uang, proses investigasi kasus bisa berjalan lancar dengan memanfaatkan informasi yang terkumpul dari nasabah.

Sudahkah Anda memahami apa itu KYC setelah membaca artikel ini? Singkatnya, KYC adalah proses yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga keuangan dalam mendaftarkan nasabahnya. Seiring perkembangan zaman, KYC bisa dilakukan secara digital sehingga saat ini dikenal pula istilah e-KYC.

e-KYC memiliki proses yang sama seperti KYC pada umumnya. Hanya saja prosesnya lebih praktis karena nasabah dan pihak lembaga keuangan bisa dilakukan secara jarak jauh melalui video call.

Ingin menerapkan proses e-KYC di lembaga keuangan Anda? Gunakan saja eendigo User Validation yang dilengkapi dengan API dan teknologi machine learning.

Fitur ini bermanfaat dalam menilai tingkat risiko sehingga memberikan keamanan yang optimal. Hubungi kami segera untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai layanan andalan dari eendigoini!